Lembaga Sertifikasi Halal Resmi di Tangan Pemerintah

Jakarta, Muhammadiyah Asli. Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peresmian badan ini menandai pengambilalihan otoritas penerbitan sertifikat halal yang semula ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga Sertifikasi Halal Resmi di Tangan Pemerintah (Sumber Gambar : Nu Online)

Lembaga Sertifikasi Halal Resmi di Tangan Pemerintah

Badan tersebut dibentuk Pemerintah agar menjadi stimulan untuk membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal di Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap BPJPH segera mengonsolidasikan tugas dan fungsi badan ini baik menyangkut perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja, layanan sertifikasi, sistem pengawasan, maupun aspek pengembangan kerja sama domestik dan global,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin dalam peresmian BPJPH di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Rabu (11/10).

Menag minta pelayanan sertifikasi dan pengawasan Jaminan Produk Halal menerapkan secara konsisten prinsip integritas, transparansi, dan menghindari segala macam pungli dan gratifikasi. Badan yang lahir berdasarkan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, kata Lukman, juga harus proaktif melakukan penguatan basis kerja sama dan pengembangan diplomasi halal, baik pada level nasional maupun global.

Muhammadiyah Asli

Penguatan kerja sama itu antara lain dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama dengan LPH, misalnya bisa dilakukan dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Sedangkan kerja sama BPJPH dengan MUI, dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. 

“Pasca beroperasinya BPJPH kewenangan MUI tetap penting dan strategis yaitu memberikan fatwa penetapan kehalalan suatu produk yang kemudian disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal,” ujar Menag Lukman.

Menurut Menag dalam konteks ekonomi global, perkembangan industri halal dewasa ini telah menjadi trend dunia. Bahkan dalam proyeksi ke depan pemerintah menginginkan Indonesia bisa masuk kategori 10 besar negara produsen halal dunia.

“Saya yakin hal itu akan tercapai dengan adanya dukungan, kerja sama, sinergitas dan kebersamaan semua pihak. Pesan Al-Quran tentang konsumsi produk halal merupakan pesan universal untuk kemashalatan umat manusia seluruhnya,” tuturnya. (Red: Mahbib)

Muhammadiyah Asli

Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Nahdlatul Muhammadiyah Asli