Jakarta, Muhammadiyah Asli - Forum bahtsul masail diniyah waqi‘iyah pra-Munas NU 2017 memutuskan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin usaha bagi minimarket. Tetapi pemerintah tidak diperbolehkan mengeluarkan izin usaha yang berpotensi menimbulkan mafsadah rakyat sekitar (toko-toko umat).
Demikian disampaikan KH Asnawi dari PCNU Depok yang memimpin bahtsul masail waqi‘iyah pra-Munas NU 2017 di Pesantren Al-Muhajirin 3, Purwakarta, Sabtu (10/11) sore.
 |
| NU Minta Pemerintah Cabut Izin Minimarket yang Ancam Toko Kecil (Sumber Gambar : Nu Online) |
NU Minta Pemerintah Cabut Izin Minimarket yang Ancam Toko Kecil
Peserta musyawarah memberikan jawaban tafshil atas pertanyaan terkait hukum pemberian izin usaha retail.“Tafshil, tidak diperbolehkan apabila dampak mafsadahnya lebih besar dibanding mashlahat yang dirasakan, semisal mengakibatkan terjadinya monopoli harga. Dan boleh (bagi pemerintah mengeluarkan izin) jika mashlahatnya bagi masyarakat lebih besar,” kata Kiai Asnawi.
Muhammadiyah Asli
Peserta musyawarah memutuskan bahwa pemerintah wajib mencabut izin usaha minimarket yang membawa mudharat jika pemerintah sudah terlanjur memberi izin.Muhammadiyah Asli
“(Pemerintah) Wajib mencabut izin tersebut,” kata Kiai Asnawi mengabarkan kesepakatan suara musyawirin.Adapun masyarakat tetap diperbolehkan menurut syar’i berbelanja di minimarket setempat yang berakibat matinya atau gulung tikarnya took-toko umat.
“Diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama adalah berbelanja di toko milik saudara sendiri karena ada nilai silaturahim,” tegas Kiai Asnawi.
Hasil putusan bahtsul masail pra-munas NU ini akan dibawa dan dikaji di forum Munas NU 2017, kata Ketua Panitia Komisi Bahtsul Masail Munas NU 2017 KH Mujib Qaliyubi kepada Muhammadiyah Asli. (Alhafiz K)
Dari Nu Online: nu.or.id
Muhammadiyah Asli Bahtsul Masail Muhammadiyah Asli
EmoticonEmoticon