Gubernur Berharap Peran GP. Ansor dalam Membangun Masyarakat Sulsel

Makassar, Muhammadiyah Asli. Gerakan Pemuda Ansor diharapkan mampu berperan aktif dengan melaksanakan berbagai aktivitas dan program kerjanya yang positif dalam membangun masyarakat Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik.

Pernyataan tersebut diungkapkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, H Syahrul Yasin Limpo saat membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, bertempat di Mercure Regency Hotel, Makassar, Selasa (19/4).

Gubernur Berharap Peran GP. Ansor dalam Membangun Masyarakat Sulsel (Sumber Gambar : Nu Online)

Gubernur Berharap Peran GP. Ansor dalam Membangun Masyarakat Sulsel

Selain itu, pihaknya juga menyambut baik digelarnya Konferwil ke-27 organisasi sayap pemuda NU ini dan berharap "mudah-mudahan GP Ansor Sulawesi Selatan selalu melakukan silaturrahmi dengan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program kerja yang positif demi membangun masyarakat Sulawesi Selatan ke arah yang lebih baik."

Muhammadiyah Asli

Seperti dilaporkan kontributor Muhammadiyah Asli di Makassar, Syaiful Akbarius Zainuddin, Gubernur yang baru-baru ini dilantik Mendagri Mardiyanto ini mengimbau agar dalam wacana dan praksis Demokratis selayaknya seluruh elemen masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan bisa bahu-membahu dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Muhammadiyah Asli

"Kita perlu saling menghargai dalam setiap pengorbanan dan kerja seluruh rakyat dalam melakukan perubahan, di mana masing-masing orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing," kata Gubernur.

Dalam Konferwil ini, Gubernur juga menyinggung pentingnya analisis dan kajian ulang atas setiap pembangungan baik infrastruktur maupun suprastruktur di Sulawesi Selatan pada tahun-tahun sebelumnya guna menghasilkan rumusan-rumusan yang konkrit dan terbaik demi kelangsungan pembangunan di provinsi tersebut.

"Dengan demikian maka Konferwil ini memberikan makna yang baik terhadap pembangunan masyarakat Sulawesi Selatan," terangnya.

"Kita sepakat bahwasanya kesamaan visi dan misi untuk masa depan dalam membangun Sulawesi Selatan harus kita kedepankan demi pembangunan generasi muda kita ke arah yang positif serta menghilangkan sifat-sifat arogansi terhadap organisasi kita sendiri," katanya, dan menambahkan, "generasi muda adalah pilar yang paling utama" dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap, para peserta dapat membahas program-program kerja yang mengutamakan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Hadir dalam acara pembukaan ini, para peserta yang berasal dari DPC GP. Ansor se-Sulawesi Selatan yang berjumlah 21 cabang dari total 23 Cabang. Saat berita ini ditulis, hanya dua DPC yang belum melakukan registrasi, yaitu DPC GP Ansor Bone dan Luwu Timur.

Selain itu, hadir pula Mustasyar PBNU AGH. A. Sanusi Baco, Ketua PBNU H. A. Jamaro Dulung, Kepala Kejati Sulawesi Selatan, Kakanwil Agama Sulawesi Selatan, Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Selatan KH. M. Zein Irwanto serta sejumlah undangan lainnya.

AGH. A. Sanusi Baco dalam sambutannya mengingatkan agar kiranya GP. Ansor Sulawesi Selatan dapat memberi makna yang baik serta bermanfaat kepada masyarakat sekitarnya dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap program kerjanya.

"Organisasi yang baik adalah organisasi yang peduli terhadap urusan ummat dan senantiasa mengorganisir dengan kebenaran. Sebab bagaimana pun GP. Ansor adalah organisasi kepemudaan yang wajib mengikuti landasan ajaran Agama Islam dengan tujuan memperbaiki moral Generasi Muda yang kurang baik dan menjadi contoh serta tauladan layaknya seperti perilaku Rasulullah Muhammad SAW," katanya.

Sementara itu Ketua Umum GP. Ansor yang diwakili Harianto Ugie menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua Umum GP. Ansor H. Syaifullah Yusuf karena sesuatu dan lain hal.

Selanjutnya, Harianto mengemukakan, ada dua dua hal pokok yang harus dihasilkan dalam Konferwil ini, pertama, adanya rancangan program kerja selama 4 tahun ke depan serta hal-hal yang direkomendasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks Jamiyah Nahdlatul Ulama yang berhubungan dengan masalah kepemudaan di Indonesia. Kedua, terpilihnya kader terbaik dari sekian banyak kader-kader GP. Ansor Sulawesi Selatan, yaitu "kader yang memiliki kualitas dan militansi dalam membangun organisasi ke arah yang lebih baik."

"Selain itu kita harus bersyukur bahwa baru kali ini acara Konferwil Sulawesi Selatan dibuka oleh seorang Gubernur di mana secara tidak langsung merupakan sinyalemen positif bahwa Gubernur mendukung secara konkrit kerja dari GP. Ansor Sulawesi Selatan," pungkasnya. (dar)Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Tegal, Pondok Pesantren, Kiai Muhammadiyah Asli

Pemberian Izin Usaha Minimarket Berpotensi Mafsadat dalam Syariat Islam

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Redaksi Bahtsul Masail Muhammadiyah Asli, belakangan ini kehadiran minimarket tidak lagi bisa dibendung. Pasar swalayan kecil ini sudah menjamur dan merangsek hingga ke pelosok-pelosok dusun. Pertanyaan saya, bagaimana hukum agama memandang pemerintah sebagai pemegang otoritas atas izin usaha tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb. (H Sadzili/Banjar).

Jawaban

Pemberian Izin Usaha Minimarket Berpotensi Mafsadat dalam Syariat Islam (Sumber Gambar : Nu Online)

Pemberian Izin Usaha Minimarket Berpotensi Mafsadat dalam Syariat Islam

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Kehadiran minimarket yang menjamur hingga pelosok kampung di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Satu sisi kehadiran minimarket dianggap membawa berkah karena memudahkan masyarakat yang semakin kompleks. Pasar swalayan kecil ini dianggap oleh sebagian masyarakat lebih nyaman dalam berbelanja. Di samping itu minimarket melayani sejumlah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh warung-warung kecil yang dikelola warga.

Muhammadiyah Asli

Sisi lain pasar swalayan kecil yang masuk hingga kampung-kampung ini juga membawa serta efek negatif bagi perkembangan usaha kecil masyarakat sekitar. Kehadiran minimarket dengan sendirinya menurunkan daya beli masyarakat terhadap warung-warung kecil di sekitarnya yang pada gilirannya juga gulung tikar.

Muhammadiyah Asli

Kehadiran minimarket ini tidak lepas dari pemberian izin usaha melalui surat izin usaha perdagangan (SIUP) oleh pemerintah. Lalu bagaimana padangan Islam terkait memberikan izin usaha (retail) yang berpotensi menimbulkan mafsadah rakyat sekitar (toko-toko umat)?

Masalah ini diangkat dalam Sidang Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyyah pada Musyawarah Nasional Alim Ulama NU yang berlangsung di Mataram pada 23-25 November 2017.

Forum bahtsul masail ketika itu memberikan dua jawaban. Pertama, pemerintah tidak diperbolehkan mengeluarkan izin usaha apabila dampak mafsadah minimarket itu lebih besar dibanding mashlahat yang dirasakan, semisal mengakibatkan terjadinya monopoli harga. Tetapi pemerintah boleh mengeluarkan izin usaha jika mashlahat pasar swalayan kecil itu bagi masyarakat lebih besar.

Forum yang terdiri atas para kiai dari pelbagai daerah di Indonesia ini antara lain mengutip sejumlah pandangan ulama, salah satunya Syekh Wahbah Az-Zuhayli.

? ? ? ? ? ? ?: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?: «?» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Kaidah ketiga adalah dampak mudharat yang lebih besar disbanding maslahatnya. Ketika seseorang menggunakan haknya dengan tujuan mewujudkan sebuah kemaslahatan yang dapat dilakukan, tetapi usahanya menimbulkan mudharat bagi orang lain yang lebih besar dibanding atau setara dengan maslahat yang direncanakan, maka harus dicegah sebagai bentuk preventif, sama saja apakah mudharat itu bersifat umum yang menimpa banyak orang atau bersifat khusus orang per orang.

Argumentasi atas larangan ini adalah sabda Rasulullah SAW, ‘Tidak mudharat dan memudharatkan.’ Atas dasar ini penggunaan hak itu menjadi sebuah kelaliman bila berdampak mudharat secara umum dan ini jelas lebih lebih bahaya dari mudharat secara khusus; atau dampak mudharat secara khusus yang lebih banyak dibanding kemaslahatan pemegang hak, atau lebih bahaya dari mudharat yang diterima pemegang hak, atau setara dengan mudharat orang yang berhak. Sedangkan bila mudharat itu lebih kecil atau masih bersifat spekulasi, maka penggunaan hak usaha itu bukan kelaliman,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Beirut, Darul Fikr, juz 4, halaman 392).

Muncul pertanyaan dalam forum, apakah pemerintah wajib mencabut izin usaha tersebut bila pemerintah sudah terlanjur mengeluarkan izin bagi minimarket tersebut?

Forum ini menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan upaya proteksi ekonomi bagi masyarakat bawah sehingga harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan hingga harus mencabut izin. Forum ini mendasarkan pandangannya pada kutipan fikih empat madzhab berikut ini:

? ? ? ? ?: (? ? ? ?) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya, “Pengertian sabda Rasulullah SAW, ‘Tidak mudharat dan memudharatkan’ adalah semestinya seorang Muslim menghilangkan mudharat dari saudaranya. Setiap pemimpin apakah ia pemerintah atau bukan wajib melenyapkan mudharat dari para pengikut atau masyarakatnya. Ia tidak boleh menyakiti mereka. Ia tidak boleh mengizinkan siapapun untuk menyakiti mereka. Tidak perlu disangsikan, pembiaran atas masyarakat dengan misalnya ketiadaan regulasi yang dapat memproteksi mereka dari tindakan menyakitkan dan mudharat jelas bertentangan dengan semangat hadits ini. Karena itu, setiap regulasi yang mengandung maslahat dan melenyapkan mudharat diafirmasi dan direstui oleh syariat,” (Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba‘ah, juz V, halaman 193).

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,

Wassalamu ’alaikum wr. wb.

(Alhafiz Kurniawan)Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Tegal Muhammadiyah Asli

IPNU Jawa Barat Berupaya Bangun Kaderisasi Efektif dan Sistematis

Tasikmalaya, Muhammadiyah Asli. Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Barat Amin Fajri menegaskan, di tahun ini ia menargetkan membentuk banyak kader secara kuantitas dan kualitas dengan efektif dan sistematis.?

IPNU Jawa Barat Berupaya Bangun Kaderisasi Efektif dan Sistematis (Sumber Gambar : Nu Online)

IPNU Jawa Barat Berupaya Bangun Kaderisasi Efektif dan Sistematis

Hal ini ia sampaikan ketika sambutan pada Pembukaan Latihan kader Lanjutan (Lakut) IPNU se-Priangan Timur di Pesantren Al-Munir Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (25/8).

Ia bertekad sekurang-kurangnya membentuk 400 kader utama sebagai kader penggerak di Jawa Barat. Kader-kader ini akan menjadi motor penggerak di masing masing daerahnya dan terus mengawal pelajar Jawa Barat dengan pemerataan kaderisasi.

“Kita mencoba dengan cara yang sistematis. Pada Juni 2016 lalu, kita sudah melakukan kaderisasi tingkat akhir di Kantor PWNU Jawa Barat yang diikuti oleh 40 kader penggerak dari seluruh Jawa Barat. Dari 40 Kader ini, kaderisasi di tiap daerah akan berjalan salah satunya dengan melaksanakan Lakut di Zona Priangan Timur ini dan di Zona lainnya,” papar Fajri.

Muhammadiyah Asli

Dengan adanya Kader yang berawal dari Lakut di IPNU Jabar kemudian setiap zona ini diharapkan melakukan RTL. Dari setiap kaderisasi ini harus bisa mengimplementasikannya di lapangan sebagai kader penggerak pelajar NU.

Alumni Lakut kali ini harus mengadakan Latihan Kader Muda (Lakmud) di cabang masing-masing dan harus tetap mengawal dan menggerakan para pelajar. (Husni Mubarok/Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Tegal Muhammadiyah Asli

Muhammadiyah Asli

Tahun 1869 M Terusan Suez Dibuka, Mulailah Gelombang Arabisasi Pesantren

Jakarta, Muhammadiyah Asli. Pakar Islam Nusantara, Agus Sunyoto mengungkapkan, bahwa Walisongo memasukan unsur-unsur tulisan Jawa untuk memudahkan masyarakat di zaman itu. Baik di pesantren maupun di tengah-tengah masyarakat. Terutama di pesantren, karena lembaga pendidikan tertua di nusantara ini asli peninggalan Walisongo.

“Meski menyebarluaskan agama Islam, Walisongo tidak pernah menulis dalam aksara Arab pegon, semua manuskripnya menggunakan tulisan jawa, ho no co ro ko,” jelasnya dalam kegiatan Halaqah Islam Nusantara yang digelar Pascasarjana STAINU Jakarta, Jum’at (17/4) di Kampus STAINU Jakarta JL Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat.

Tahun 1869 M Terusan Suez Dibuka, Mulailah Gelombang Arabisasi Pesantren (Sumber Gambar : Nu Online)

Tahun 1869 M Terusan Suez Dibuka, Mulailah Gelombang Arabisasi Pesantren

Wakil Ketua PP Lesbumi NU ini kembali menjelaskan, tahun 1869 M, Turesan Suez Mesir dibuka, sejak saat itu Belanda sering lewat laut merah dan laut tengah. Sebab itulah terjadi peningkatan jumlah jamaah haji, di situ mulai kitab-kitab timur tengah masuk ke nusantara.

Muhammadiyah Asli

“Itulah mulai awal tulisan arab masuk ke nusantara, pesantren disepanjang pesisir pantai utara (pantura) sudah menggunakan tulisan arab. Sebaliknya, pesantren di pedalaman masih menggunakan tulisan Jawa. Salah satu produk pesantren pedalaman yang konsisten dengan tulisan Jawa ialah R Ng Ronggowarsito, Pesantren Tegalsari, Ponorogo,” ungkapnya.

Bahkan pada awal abad 18, lanjutnya di hadapan para Dosen dan mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta, pesantren-pesantren di sepanjang pantura sudah banyak yang tidak bisa nulis Jawa. Kemudian muncullah anggapan, bahwa tulisan Jawa adalah tradisi kuno yang dilakukan oleh orang-orang Majapahit.

Muhammadiyah Asli

“Itu anggapan yang sangat fatal. Akhirnya ilmu pengetahuan yang diturunkan Walisongo tidak terbaca. Pesantren kemudian mengerucut hanya mengajarkan ilmu fiqih. Hal ini bukannya Walisongo tidak mampu menulis dengan tulisan Arab. Karena tulisan Jawa yang dipakai Walisongo di semua manuskrip karyanya merupakan proses akulturasi,” urainya. (Fathoni)

Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Tegal Muhammadiyah Asli

Ke Pesantren, GP Ansor Matra Ajak Nonton “Rahmat Islam Nusantara”

Mamuju Utara, Muhammadiyah Asli. Usai mengikuti “Silaturrahim Akbar dan Kongres Gerakan Pemuda Ansor ke-XV yang berlangsung dari tanggal 25-28 November 2015 di Ponpes Sunan Pandanaran Yogyakarta, Pimpinan Cabang GP Ansor Mamuju Utara, Sulawesi Barat; mengunjungi beberapa peasntren.

Beberapa pondok pesantren yang dikunjungi pada awal pekan lalu adalah pesantren Thoriqol Ulum di Kecamatan Dapurang, Pesantren Nurul Jadid di Kecamatan Doripoku, Pesantren Al Hikmah di Kecamatan Bulutaba dan Pesantren Al Falah di Kecamatan Baras.

Ke Pesantren, GP Ansor Matra Ajak Nonton “Rahmat Islam Nusantara” (Sumber Gambar : Nu Online)

Ke Pesantren, GP Ansor Matra Ajak Nonton “Rahmat Islam Nusantara”

Menurut Sekretaris GP Ansor Mamuju Utara Heriasyah, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan silaturrahim GP Ansor Mamuju Utara dengan pesantren. Juga melaporkan hasil Kongres GP Ansor ke-XV sembari membagikan buku dan Majalah Bangkit.

Muhammadiyah Asli

Tak hanya itu, dalam GP Ansor mengajak warga pesantren untuk menonton Film Rahmat Islam Nusantara agar pemahaman para santri tentang Islam yang moderat dan toleran ala NU semakin kokoh.

Muhammadiyah Asli

Pimpinan Pesantren Nurul Jadid yang juga Ketua Syuriah PCNU Mamuju Utara, KH. Zaini Zainullah, menyampaikan menyambut baik upaya "back to Pesantren" GP Ansor Mamuju Utara.

Ia berharap organisasi pemuda NU itu tambah solid, dekat dengan ulama serta menjadi garda terdepan bagi perbaikan ekonomi, sosial dan budaya di bumi Vovasanggayu. (Abdul Hakim Madda/Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Tegal Muhammadiyah Asli

Besok, Pengurus DPP Konfederasi Sarbumusi Dikukuhkan di PBNU

Jakarta, Muhammadiyah Asli. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) NU akan dikukuhkan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di gedung PBNU, Jakarta, Jumat (23/9). Kegiatan yang berlangsung selepas Jumatan tersebut rencananya akan dibuka dengan pidato Menteri Tenaga Kerja RI Hanif Dhakiri.

Pengukuhan bertema “Reposisi gerakaan Konfederasi Sarbumusi NU dalam politik perburuhan nasional dan internasional” tersebut akan mendaulat tokoh senior Sarbumusi untuk menyampaikan testimoni tentang organisasi tersebut di masa lalu, yaitu Nursyam Latif dari Surabaya dan OK Zainal Rosyidin dari Medan.

Besok, Pengurus DPP Konfederasi Sarbumusi Dikukuhkan di PBNU (Sumber Gambar : Nu Online)

Besok, Pengurus DPP Konfederasi Sarbumusi Dikukuhkan di PBNU

Menurut Ketua Panitia Pengukuhan Eka Fitri Rohmawati, pengukuhuan tersebut dilanjutkan dengan dialog denngan narasumber Dirjend PHI dan Jamsos Kemenaker RI, Council Industrian all Indonesia Saiful DP, dan ILO Jakarta Soeharjono. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Jakarta.

Muhammadiyah Asli

Kemudian, lanjut dia, keeseokan harinya, akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja DPP K-Sarbumusi untuk menyusun agenda-agenda ke depan.

Muhammadiyah Asli

Rapat Kerja tersebut, tambahnya, sebagaimana tema pengukuhan adalah menyusun upaya-upaya membangkitkan kejayaan Sarbumusi yang pernah diraih di tingkat nasional dan tingkat internasional. (Abdullah Alawi)

Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli Kajian Islam, Tegal, AlaNu Muhammadiyah Asli

Indonesia Bisa Selesaikan Konflik Palestina-Israel

Jakarta, Muhammadiyah Asli. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr Masykuri Abdillah menilai, pada dasarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam upaya membantu penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama konflik antara Palestina dan Israel. Namun, hal itu mesti dilakukan lewat pihak-pihak selain pemerintah.

“Bisa dilakukan melalui gerakan grass root (akar rumput, Red) atau non-pemerintah. Misalnya, kekuatan ulama atau tokoh-tokoh agama kedua belah pihak,” terang Masykuri pada diskusi dan pertemuan Badan Ekesekutif Mahasiswa se-Jabodetabek di Hotel Gren Alia Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta, Selasa (27/3)

Indonesia Bisa Selesaikan Konflik Palestina-Israel (Sumber Gambar : Nu Online)

Indonesia Bisa Selesaikan Konflik Palestina-Israel

Dalam diskusi yang digelar Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu, Masykuri mengungkapkan, peluang tersebut salah satunya karena di antara Palestina dan Israel terdapat kelompok-kelompok yang tidak menginginkan adanya perang dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Namun demikian, lanjutnya, upaya tersebut bukan berarti tanpa masalah. Jika pun telah tercapai perdamaian di antara kedua pihak, hal itu mesti diformalkan oleh masing-masing pemerintah. Tanpa itu tidak akan ada jaminan perdamaian tersebut akan berlangsung selamanya.

Kesulitan utama yang akan dihadapi Indonesia setelah melewati tahapan tersebut? adalah persoalan hubungan diplomatik. Indonesia, hingga saat ini belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara, katanya, salah satu syarat untuk membantu perdamaian kedua negara tersebut harus memiliki hubungan diplomatik.

Muhammadiyah Asli

Masykuri menambahkan, di lain pihak, upaya tersebut pasti akan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Palestina, Israel dan termasuk Indonesia. Syarat-syarat itu bisa berbentuk pengakuan Indonesia terhadap Israel sebagai sebuah negara berdaulat. “Ini yang sulit,” tandasnya.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, menurutnya, Indonesia berada pada posisi yang sangat sulit. Pengakuan terhadap Israel sebagai sebuah negara bukanlah persoalan mudah. “Jelas, pemerintah akan banyak tentangan, terutama dari dalam negeri sendiri,” ujarnya.

“Saat pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), usulan untuk membuka hubungan dagang dengan Israel, banyak sekali yang menentang,” tambah Masykuri yang juga mantan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu. (rif)

Dari Nu Online: nu.or.id

Muhammadiyah Asli

Muhammadiyah Asli Kajian Islam, Tegal Muhammadiyah Asli